Kota Batu — Warga penerima manfaat program bantuan pangan di Kota Batu menghadapi kenyataan pahit. Tahun 2025 mendatang, alokasi bantuan pangan dari pemerintah pusat dipangkas drastis hingga 78 persen. Bila pada tahun 2024 bantuan disalurkan selama 9 bulan, kini hanya akan diberikan selama 2 bulan saja.
Pengurangan drastis ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah yang menjadi pelaksana teknis di lapangan.
Dinas Ketahanan Pangan Ungkapkan Kekhawatiran
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batu, Sugeng Pramono, menyebut bahwa keputusan pengurangan ini merupakan kebijakan pusat yang berlaku nasional. Namun, dampaknya cukup signifikan, khususnya bagi masyarakat pra-sejahtera yang selama ini sangat menggantungkan diri pada bantuan beras.
“Dulu selama 9 bulan warga kita bisa menikmati beras bantuan dari Bulog sebanyak 10 kg per bulan. Tahun depan, hanya 2 bulan saja. Jelas ini membuat kami khawatir soal ketahanan pangan masyarakat bawah,” ujar Sugeng.
Ia menambahkan, beras bantuan yang disalurkan sebelumnya sangat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan pokok yang fluktuatif.
Pemerintah Daerah Siapkan Alternatif dan Antisipasi
Pemkot Batu melalui DKPP tengah berupaya menyusun strategi untuk meminimalisir dampak pengurangan bantuan tersebut. Beberapa rencana yang disiapkan di antaranya:
-
Mendorong program ketahanan pangan lokal berbasis rumah tangga, seperti urban farming dan kebun keluarga.
-
Menguatkan peran lumbung pangan masyarakat di tiap desa.
-
Berkoordinasi dengan pihak provinsi dan pusat agar alokasi bantuan bisa ditinjau ulang, terutama jika situasi ekonomi memburuk.
“Kita tidak bisa hanya menunggu. Harus ada solusi dari daerah, termasuk memperkuat cadangan pangan lokal,” tegas Sugeng.
Baca juga: Menurut Data BKPSDM ada 101 ASN Bakal Pensiun Tahun Ini
Warga Minta Pemerintah Cari Jalan Keluar
Bagi warga penerima manfaat, pengurangan bantuan pangan ini dirasakan sebagai pukulan berat. Banyak dari mereka yang berprofesi sebagai buruh, petani musiman, hingga pekerja informal, yang pendapatannya tidak tetap.
“Bantuan beras itu sangat membantu. Kalau dikurangi, kami bingung harus bagaimana. Harga beras juga makin mahal,” ungkap Ibu Yani, warga Desa Junrejo, penerima manfaat sejak 2023.
Sejumlah tokoh masyarakat pun mendesak agar Pemerintah Kota Batu melakukan pendekatan ke kementerian terkait, dan menyampaikan aspirasi warga yang terdampak.
Kebutuhan Cadangan Pangan Meningkat
Tak hanya mengandalkan bantuan, Pemkot Batu juga didorong untuk mengaktifkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dan bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan pasokan beras tetap aman di pasaran.
Kesimpulan
Pengurangan bantuan pangan di Kota Batu dari 9 bulan menjadi 2 bulan pada 2025 menjadi alarm penting soal ketahanan pangan dan perlindungan sosial, terutama di wilayah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap program pemerintah. Pemkot Batu kini dihadapkan pada tantangan untuk mencari terobosan, memastikan tak ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat perubahan kebijakan ini.
