Geliat Sektor Perhotelan Batu Tersandung Target Pajak, 9 Hotel Baru Jadi Penopang
Kota Batu- terus memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata premium di Jawa Timur. Geliat ini ditandai dengan Bertumbuh infrastruktur pariwisata, termasuk dengan beroperasinya sembilan hotel baru sepanjang tahun 2024. Namun, di balik pertumbuhan yang menggembirakan ini, realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor perhotelan justru menghadapi tantangan serius.
Baca Juga : Sorotan publik Memanas, DPRD Kota Batu Malah Dinginkan Diri dengan Tunjangan Baru
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, jumlah Wajib Pajak (WP) hotel yang aktif tercatat telah meningkat dari 193 pada akhir tahun lalu menjadi 202 WP di tahun ini. Bertumbuh Penambahan sembilan objek pajak baru ini diharapkan dapat menyumbang napas segar bagi realisasi target pendapatan.
Sayangnya, harapan tersebut harus berhadapan dengan realita ekonomi yang kurang bersahabat. Mohammad Nur Adhim, Kepala Bapenda Kota Batu, mengungkapkan bahwa realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan hingga akhir tahun ini masih dalam kondisi yang ‘sangat mengkhawatirkan’.
“Realisasi kami baru mencapai 61,97% atau setara dengan Rp 28,2 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 45,5 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 17,3 miliar,” jelas Adhim. Ia menyebutkan bahwa efek kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu pemicu melambatnya realisasi ini. Akibatnya, kontribusi dari hotel-hotel baru pun mungkin tidak cukup signifikan untuk menutupi celah tersebut.
Strategi Pendataan: Dari Kamar hingga Tarif
Untuk menggenjot realisasi, Bapenda tak henti-hentinya menggalakkan pendataan dan pemutakhiran data Wajib Pajak secara intensif. Proses pendataan ini tidak asal catat, melainkan melalui sejumlah pertimbangan mendalam untuk menentukan potensi pajaknya.
“Kami melihat beberapa indikator kunci, seperti jumlah karyawan yang dipekerjakan, total kamar yang tersedia, dan rata-rata tarif kamar (room rate) yang diterapkan,” papar Adhim. Besaran tarif pajak hotel sendiri masih konsisten diterapkan sebesar 10% dari nilai kamar.
Vila: Potensi Besar yang Penuh Tantangan
Selain hotel, sektor vila juga menyimpan potensi pajak yang sangat besar. Namun, di situlah letak tantangan terberat Bapenda. Proses pendataan terhadap Wajib Pajak vila menghadapi banyak kendala klasik.
Kendala utama adalah banyaknya pengelola vila yang tidak mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga tidak memenuhi syarat formal untuk dipajaki. Kesulitan lainnya adalah identitas pemilik vila yang seringkali tidak terdeteksi. Berbeda dengan hotel yang memiliki resepsionis dan petugas keamanan, banyak vila yang dioperasikan sepenuhnya secara online dan tanpa penjaga.
“Mereka biasanya menerapkan sistem key code atau kunci digital, sehingga interaksi langsung dengan tamu hampir tidak ada. Ketika petugas kami datangi, pemilik atau pengelolanya never ada di tempat. Otomatis, pendataan menjadi sangat sulit,” keluh Adhim.
Ditambah lagi, maraknya rumah tinggal pribadi yang dialihfungsikan menjadi vila komersial tanpa izin yang sesuai menambah rumit masalah. Kondisi ini membuat NPWP tidak dapat diterbitkan karena ketidaksesuaian peruntukan izin bangunan.
Tawarkan Benefit, Harapannya Kooperatif
Meski menghadapi jalan terjal, Bapenda Kota Batu tidak patah arang. Alih-alih hanya menagih, mereka mengambil pendekatan persuasif dengan menawarkan berbagai benefit untuk menarik para pengelola vila agar mau kooperatif dan mendaftarkan diri.
Adhim menyebutkan sejumlah insentif yang dijanjikan, mulai dari pelatihan manajemen bisnis, dukungan promosi melalui kanal pemda, hingga perbaikan sarana dan prasarana umum seperti jalan menuju lokasi vila.
“Dengan pendekatan kemitraan ini, kami berharap para pelaku usaha vila bisa melihat bahwa kepatuhan pajak bukanlah beban, melainkan bagian dari ekosistem yang saling menguntungkan untuk memajukan pariwisata Kota Batu bersama-sama,” pungkas Adhim penuh harap.
